Skip to content
CoretaxPedia

Siapa dapat menjadi PIC

Switch to Zen Mode

Siapa dapat menjadi PIC

Section titled “Siapa dapat menjadi PIC”

Terakhir diupdate pada: 17 Sep 2025

Q: Apakah peran penanggung jawab/PIC hanya dapat dilakukan atas pihak yang namanya ada dalam akta notaris?

A: Tidak, pihak yang menjadi penanggung jawab/PIC untuk akun Coretax DJP dari suatu badan tidak wajib namanya tercantum dalam akta badan tersebut. Karyawan kunci yang dipercaya dapat ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai PIC.

Namun demikian, mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis dari seorang PIC maka penunjukan PIC hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pihak yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan adalah pengurus. Namun demikian, termasuk pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP adalah orang pribadi yang nyata-nyata memiliki wewenang menentukan kebijakan/mengambil keputusan kegiatan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, meskipun namanya tidak tertera dalam akta pendirian atau akta perubahan.

  2. Bukti tertulis: Penunjukan pengurus tersebut perlu dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan berwenang menyatakan demikian.

  3. Tanggung jawab hukum: Orang pribadi pengurus badan bertanggung jawab secara pribadi/renteng atas pembayaran pajak yang terutang sesuai Pasal 32 UU KUP. Baik pengurus yang ada dalam akta, maupun pengurus di luar akta.

  4. Keamanan akses: DJP menekankan pentingnya keamanan akses sistem. Peran PIC pusat yang bersifat *super user *dengan hak akses penuh dapat disalahgunakan apabila diberikan ke tangan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penunjukan PIC harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

  5. Untuk membantu PIC menjalankan administrasi perpajakan dari suatu badan usaha pada sistem Coretax DJP, PIC dapat memberi delegasi kepada pihak terkait dengan satu atau lebih wewenang yang ditentukan oleh PIC. Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai pihak terkait termasuk konsultan pajak atau karyawan yang bekerja pada badan usaha tersebut.

Artikel terkait: