Pembelian tanah/bangunan oleh instansi pemerintah

Terakhir diupdate pada: 02 Oct 2025

Q: Bagaimana ketentuan khusus pemotongan dan pelaporan PPh final atas pembelian tanah/bangunan oleh instansi pemerintah, termasuk cara menerbitkan bukti pemungutan dan pengajuan validasi surat keterangan oleh penjual?

A: Umumnya, pihak yang melakukan penjualan tanah/bangunan membuat kode billing mandiri atas nama sendiri. Namun, untuk penjualan kepada instansi pemerintah, berlaku beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

Instansi pemerintah wajib memotong PPh final sebelum pembayaran atau tukar-menukar.
Penjual tidak perlu menyetorkan sendiri, karena telah dipotong oleh instansi pemerintah.
Bukti pemotongan PPh, termasuk tarif 0%, wajib diterbitkan dan diberikan oleh instansi pemerintah kepada penjual.
Pelaporan PPh dipotong dilakukan melalui SPT masa PPh unifikasi (BPPU), paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Kode billing dibuat atas nama instansi pemerintah, yaitu kode billing yang dihasilkan saat pelaporan SPT.
Bukti pemotongan PPh digunakan oleh penjual untuk pengajuan validasi surat keterangan (Kode layanan: AS.01-03).**Contoh Kasus:**Dinas Pendidikan Kota Surabaya membeli tanah dari Tn Agus pada 3 Maret 2025
PPh final dipotong sebelum pembayaran ke Tn Agus.
Kode billing atas nama Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
SPT masa PPh unifikasi dilaporkan Dinas Pendidikan paling lambat 20 April 2025.
Tn Agus melakukan permohonan validasi suket di Coretax DJP.Kode Objek Pemotongan PPh Pengalihan Instansi Pemerintah:
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (2.5%) 28-402-01.
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, BUMN atau BUMD yang mendapat penugasan khusus, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (0%) 28-402-03.